Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Dari Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek (Studi Kasus Putusan Nomor: 74/Pid.B/2020/PN Drh dan 92/Pid.Sus/2020/PN WGP)

Pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek adalah sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku suatu tindak pidana dengan cara membatasi kebebasan fisik individu dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan. Permasalahan yang terjadi pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek ini memiliki banyak kekurangan. Mengingat pidana denda di indonesia masih sangat jarang di jatuhkan atau diberikan sebagai hukuman. Berdasarkan permasalahn diatas ditentukan rumusan masalah yaitu apakah pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dapat memberikan efek jera dan apakah boleh jika hakim memutuskan pidana denda sebagai alternatif dari perampasan kemerdekaan jangka pendek jika belum ada aturan yang mengaturnya.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek kurang efektif dalam memberikan efek jera dan dalam melaksanakaan pembinaan secara tepat, Oleh karena itu dalam melaksanakan pembinaan membutuhkan waktu yang cukup agar metode dan program pembinaan dapat terserap dengan baik dan Dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat memutuskan pidana denda sebagai alternatif dari perampasan kemerdekaan jangka pendek walupun belum ada aturan yang mengatrunya, karena hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka.