Hybrid Contract dalam Franchise Tahu Uap Mas Heri: Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perkembangan usaha Franchise makanan lokal di Indonesia semakin meningkat, termasuk pada Franchise Tahu Uap Mas Heri. Dalam praktiknya, hubungan kerja sama antara Franchisor dan Franchisee tidak selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Praktik tersebut menunjukkan adanya Hybrid Contract yang menggabungkan akad bay’ (jual beli) atas sarana usaha dan akad ijarah (sewa manfaat) atas penggunaan nama atau sistem usaha. Ketiadaan perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak serta membuka ruang ketidakadilan, khususnya bagi Franchisee sebagai pihak yang berada pada posisi lebih lemah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Hybrid Contract tanpa perjanjian tertulis dalam Franchise Tahu Uap Mas Heri serta menelaah pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap syarat-syarat perjanjian yang berpotensi memberatkan Franchisee.rn Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan data empiris sebagai bahan pendukung analisis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam dalam fiqh muamalah serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dan Franchise. Sementara itu, pendekatan empiris kualitatif dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik Hybrid Contract berdasarkan pengalaman Franchisee dalam menjalankan usaha Franchise Tahu Uap Mas Heri. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Franchisee, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur fiqh muamalah, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.rn Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Hybrid contract dalam Franchise Tahu Uap Mas Heri dijalankan tanpa perjanjian tertulis yang jelas, sehingga berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan dan keadilan dalam hukum Islam. Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Franchisee dapat diposisikan sebagai konsumen jasa bisnis yang berhak memperoleh informasi yang jelas dan perlindungan dari syarat-syarat perjanjian yang merugikan. Dengan demikian, praktik perjanjian lisan dalam Franchise ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi Franchisee.rnrnKata kunci: Hybrid Contract, Franchise, Perlindungan Konsumen.