Implikasi Perjanjian Dalam Praktik Muzara`ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik berlangsungnya perjanjian muzara’ah di Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum Islam, serta mempelajari dampak hukumnya dari sudut pandang hukum perdata Indonesia.rnPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (field reseaarch). Data yang diperoleh melalui wawancara dengan petani yang menggunakan praktik muzara`ah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis yaitu dengan cara menggamati, berbicara langsung, dan mencatat dokumen dari pemilik lahan serta petani penggarap yang melakukan praktik muzara`ah.rnPenelitian menunjukkan bahwa sistem muzara’ah di Desa Kebalandono dilakukan dengan kesepakatan secara lisan, dan pembagian hasil yang diterima oleh penggarap berkisar antara 10 persen hingga 15 persen. Kerja sama berlangsung berdasarkan rasa percaya, tanggung jawab, dan transparansi, tanpa menimbulkan konflik. Ditinjau dari hukum Islam, perjanjian lisan sah selama memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat dalam pembentukan akad. Menurut hukum perdata Indonesia, perjanjian lisan juga dianggap sah selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, meskipun memiliki kelemahan dalam hal pembuktian dibandingkan perjanjian yang ditulis.