TINJAUAN YURIDIS HPL TANAH ULAYAT MENURUT PERMEN ATR/BPN NO 14/2024

Hak ulayat merupakan hak komunal masyarakat hukum adat (MHA) yang diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA). Lahirnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat membuka mekanisme pemberian Hak Pengelolaan (HPL) di atas tanah ulayat, yang menimbulkan persoalan yuridis berkaitan dengan perlindungan hak komunal masyarakat hukum adat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian HPL yang bersumber dari tanah ulayat dengan ketentuan Pasal 3 UUPA, serta untuk memahami implikasi yuridis dari Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 terhadap perlindungan hak masyarakat hukum adat.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta teknik analisis silogisme deduktif.HasilrnPenelitian menunjukkan bahwa pemberian HPL ke dalam tanah ulayat berpotensi menghilangkan status tanah ulayat dan menggeser sifat komunal hak ulayat, sehingga bertentangan dengan pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA. Secara implikatif, Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 mengubah pengakuan hak ulayat dari bersifat living law menjadi bergantung pada mekanisme administratif negara. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) yang memungkinkan permohonan HPL atas tanah ulayat terdaftar, serta Pasal 16 ayat (2) yang membuka kerja sama dengan pihak ketiga, secara normatif melemahkan pengakuan konstitusional hak ulayat dan menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak di luar masyarakat hukum adat.