KEPASTIAN HUKUM ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM KAMBING BERGULIR: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BAZNAS KABUPATEN JOMBANG

Kepastian Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk menjamin kejelasan, ketegasan, dan konsistensi pelaksanaan program agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, program zakat produktif kambing bergulir yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Jombang menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan program tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Baznas dan mustahik, observasi lapangan, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengkaji kesesuaian antara praktik pelaksanaan program kambing bergulir dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan tolong-menolong (ta’awun).rnDalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kambing bergulir di Baznas Kabupaten Jombang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun kepastian hukum belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditandai dengan belum adanya standar operasional prosedur yang rinci, mekanisme pengguliran yang belum seragam, serta pengawasan yang masih terbatas. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, program ini telah memenuhi nilai-nilai dasar syariah, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas agar tujuan pemberdayaan zakat dapat tercapai secara maksimal.