PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN BANGUNAN (Studi Putusan Nomor 220/Pdt.G/2018/PN.Cbi)

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pemerintah daerah sebagairnpihak yang berwenang melakukan penertiban bangunan guna menjaga ketertibanrnumum dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, pembongkaran bangunanrnsering dilakukan terhadap bangunan yang masih dalam proses permohonan izinrntanpa melalui prosedur administratif yang lengkap. Kondisi ini menimbulkanrnpertentangan antara kewenangan pemerintah daerah dan perlindungan hak milikrnwarga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 570 KUHPerdata,rnPasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002rntentang Bangunan Gedung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untukrnmenganalisis keabsahan pembongkaran tersebut serta kualifikasinya sebagairnPerbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Putusan Nomorrn220/Pdt.G/2018/PN.Cbi.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatanrnperundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studirnkepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan metodernsilogisme deduktif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pembongkaran bangunan yang masihrndalam proses permohonan izin tidak dapat dibenarkan secara hukum karenarnmelanggar ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung dan asasrnkepastian hukum. Tindakan tersebut juga memenuhi unsur-unsur PerbuatanrnMelawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata karena menimbulkanrnkerugian materiil dan immateriil bagi pemilik bangunan. Oleh karena itu,rnpemerintah daerah wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atasrnkerugian yang timbul.