Analisis Ketentuan Persidangan Yang Berikut Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja

DPR harus segera mempersidangkan Perppu yang diajukan oleh Presiden untuk mengambil keputusan menyetujui atau menolak Perppu tersebut. Dalam praktiknya masih terdapat Perppu yang tidak langsung dilakukan persidangan pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak Perppu pada masa sidang pertama setelah Perppu diajukan. Seperti Perppu KPK, Perppu Pemilu, dan Perppu Cipta Kerja. Bahkan terdapat Perppu yang sampai sekarang belum dilakukan persidangan pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak Perppu yaitu Perppu tentang Pencabutan Perppu Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa apakah DPR wajib mengadakan persidangan yang berikut atas suatu Perppu dan menganalisa bagaimana problematika proses persidangan yang berikut atas Perppu Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR wajib mengadakan persidangan yang berikut atas suatu Perppu untuk mengambil keputusan menyetujui atau menolak Perppu yang baru ditetapkan oleh Presiden pada masa sidang DPR yang sedang berjalan pada saat Perppu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden kepada DPR atau pada masa sidang pertama setelah Perppu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden kepada DPR atau pada masa sidang pertama setelah berakhirnya tenggang waktu maksimal pengajuan Perppu oleh Presiden kepada DPR. Perppu Cipta Kerja ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022. Kemudian diajukan kepada DPR pada tanggal 9 Januari 2023 bertepan dengan berakhirnya masa persidangan II dan mulai dibahas di Baleg pada tanggal 14 Februari 2023. Pada tanggal 15 Februari 2023 Baleg dalam pembicaraan tingkat I menyetujui Perppu Cipta Kerja untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna. Namun sampai berakhirnya masa persidangan III Perppu Cipta Kerja belum disetujui oleh DPR untuk ditetapkan menjadi UU dalam rapat paripurna. Perppu Cipta Kerja baru disetujui untuk ditetapkan menjadi UU pada masa persidangan IV. Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU pada masa persidangan IV berdasarkan putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 tidak melanggar ketentuan persidangan yang berikut.