STRATEGI MITIGASI RISIKO KEGIATAN ARISAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DI BANGKALAN

Arisan merupakan praktik ekonomi sosial berbasis komunitas yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura. Nilai-nilai keislaman khususnya prinsip ta'awun dan ukhuwah menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik arisan masyarakat setempat. Namun, kegiatan ini tidak terlepas dari risiko wanprestasi, moral hazard, ketidaktransparanan pencatatan, dan absennya perjanjian tertulis. Kajian yang secara khusus merumuskan strategi mitigasi risiko berbasis prinsip ekonomi Islam dalam konteks lokal Bangkalan masih sangat terbatas.rnPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko dalam kegiatan arisan di Kecamatan Bangkalan serta menganalisis strategi mitigasi risiko berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (field research) melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pengelola dan anggota tiga kelompok arisan di Kelurahan Kraton, Mlajah, dan Pangeranan. Data analysis was carried out using a data reduction model, data presentation, drawing conclusions and testing data validity using source triangulation.rnHasil penelitian menemukan dua risiko utama: risiko wanprestasi akibat tekanan ekonomi rumah tangga, serta risiko pengelolaan berupa ketidaktransparanan pencatatan, ketiadaan perjanjian tertulis, dan potensi gharar pada dana cadangan yang tidak dikembalikan kepada anggota bila tidak terpakai. Strategi mitigasi yang diterapkan meliputi risk reduction melalui komunikasi preventif yang mencerminkan nilai ta'awun; risk avoidance melalui sistem denda yang selaras dengan prinsip 'adl; serta seleksi anggota berbasis kepercayaan sosial sebagai perwujudan prinsip amanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai ta'awun, 'adl, dan amanah telah secara implisit melandasi praktik arisan di Bangkalan, namun formalisasi melalui perjanjian tertulis tetap diperlukan guna menjamin pengelolaan yang transparan dan sesuai prinsip syariah.