DOUBLE FLAGGING OLEH KAPAL ASING DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA

Indonesia memiliki potensi wilayah geografis yang menjadikannya sebagai negara kepulauan yang memiliki luas laut mencapai 5,8 juta km2 serta keanekaragaman sumber daya alam berada pada daratan dan laut. Dalam kelautan salah satu sumber daya alam yang dimiliki indonesia berupa sumber daya ikan dimana dalam sektor perikanan terdapat suatu fakta hukum yaitu kapal asing melakukan pencurian ikan dengan menggunakan modus sejenis dengan double flagging di Zona Ekonomi Eklusif indonesia (ZEEI) memiliki hak-hak berdaulat, sehingga berdampak terhadap faktor ekonomi dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana regulasi yang mengatur terkait double flagging dan apakah perbuatan modus sejenis dengan double flagging dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana perikanan.
Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni dilakukan melalui peninjauan seluruh aturan atau regulasi yang berhubungan terkait fakta hukum atau peristiwa hukum yang dibahas dalam penelitian agar mewujudkan aturan yang komprehensif untuk menjawab isu hukum yang diteliti serta bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Hasil dari penelitian meliputi perbuatan yang dilakukan oleh kapal asing tersebut menggunakan modus sejenis dengan double flagging dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perikanan memenuhi kriteria unsur pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) undang-undang perikanan dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.