PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJADI PERUSAHAAN BONGKAR KAPAL (DOCKING)DI KECAMATAN KAMAL BANGKALAN MADURA

PT.X selaku pemberi kerja yang merupakan sebuah perusahaan nasional yang bergerak dalam sektor bongkar docking kapal di Kecamatan Kamal, dimana perusahaan ini merupakan perusahaan alih daya (outsourcing) dari CV.Y selaku penyedia jasa untuk melakukan reparasi kapal maupun bongkar kapal. Tingkat K3 di PT. X Kecamatan Kamal yang masih perlu peningakatan dan koreksi terhadap pekerja dan alat-alat yang menyangkut tentang pekerjaan dilapangan. Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah kedudukan hukum pekerja pada PT.X selaku perusahaan pemberi kerja dan Apakah pelaksanaan perlindungan K3 pada PT.X telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, yakni yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum dalam masyarakat sehingga dalam penelitianya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fakta dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Metode analisa yang digunakan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara kepada pekerja di perusahaan bongkar docking kapal PT. X.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pekerja outsorching di PT.X tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan karena pekerja outsoching di PT.X bekerja dibagian yang langsung berhubungan pada proses kegiatan docking kapal di Kecamatan Kamal Madura. K3 di PT.X sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan dengan sistem management K3 yang diberlakukan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku . Namun penyediaan alat pelindung diri hanya diberikan pertama kali pekerja masuk kerja, dan untuk kedepanya alat pelindung diri tidak diberikan perawatan secara maksimal oleh perusahaan dan pengawasan tentang K3 oleh pihak PT.X dan Undang-Undang yang berlaku.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Outsorching, K3