PERSETUJUAN PENATAAN POLA RUANG UNTUK TANAMAN CABAI JAMU DIATAS LAHAN MASYARAKAT DESA DUKO TIMUR KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

ABSTRAK Desa merupakan bagian penting dari Negara Indonesia, kedudukan desa diberikan secara khusus dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan diterapkannya asas-asas tersebut desa memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan aset dan segala potensi yang dimilikinya. Melalui asas ini arah kebijakan dan pembangunan desa tidak lagi ditentukan pemerintah diatasnya. Untuk dapat mengembangkan potensi cabai jamu maka diperlukan juga pengembangan wilayah yang berpotensi terdapat banyak tanaman cabai jamu khusunya dalam lingkup pedesaan karena pengembangan desa dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang dan kewilayahan ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan yang dibuat di tingkat lokal secara strategis terintegrasi dengan rencana pengembangan antardesa, antardaerah, dan pada tingkat yang lebih tinggi (nasional). Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris yaitu socio legal research. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan berbasis bukti atau fakta (fact approach)
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persetujuan masyarakat dengan pemerintah desa atas penggunaan lahan tanaman cabai jamu yaitu persetujuan yang dilakukan melalui MusDes dimana selanjutnya hasil kesepkatan MusDes diamanahkan kuasa melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya dibentuk Peraturan Desa sebagai kebijakan hukum tata ruang desa. kemudian bentuk konstruksi yuridis atas persetujuan masyarakat Desa Duko Timur yakni terjadinya perikatan berupa kontrak bagi hasil dimana menjadi acuan keterikatan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat yang mempunyai lahan untuk ditanami cabai jamu yang memuat kedudukan berupa identitas para pihak, kewajiban para pihak, objek yang disepakati, dimana kemudian dapat dibentuknya kebijakan berbentuk Peraturan Desa sehingga dapat mengikat terhadap perjanjian tersebut.
Kata Kunci: Lahan masyarakat, cabai jamu, Persetujuan, Penataan pola ruang