PENGATURAN AMNESTI TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Amnesti merupakan salah satu bentuk pengampunan yang diberikan olehrnPresiden sebagai kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yangrnmelakukan tindak pidana tertentu. Dalam perkembangannya, amnesti tidak hanyarndigunakan sebagai instrumen penyelesaian konflik politik, tetapi juga diterapkanrnterhadap tindak pidana tertentu melalui kebijakan negara. Namun demikian,rnpengaturan amnesti di Indonesia masih menimbulkan berbagai persoalan karenarnbelum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai syarat, prosedur, danrnbatasan pemberiannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisisrnpengaturan amnesti terhadap tindak pidana di Indonesia.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatifrndengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatanrnkonseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahanrnhukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakanrnmetode deduktif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan amnesti di Indonesiarndidasarkan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikrnIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentangrnAmnesti dan Abolisi, serta Pasal 132 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1rnTahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebutrnmemberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti denganrnmemperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Akibat hukum pemberian amnesti adalah hapusnya seluruh akibat hukum pidana serta gugurnyarnkewenangan penuntutan. Implementasi pengaturan tersebut tercermin dalamrnKeputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti kepadarn1.178 terpidana atau narapidana, termasuk Hasto Kristiyanto. Penelitian inirnmenyimpulkan bahwa pengaturan amnesti di Indonesia masih memerlukanrnpembaharuan hukum karena belum mengatur secara rinci mengenai syarat,rnprosedur, dan batasan pemberian amnesti sehingga berpotensi menimbulkanrnketidakpastian hukum.