PENERAPAN PRAKTIK KERJA LAPANG (PKL) DENGAN METODE DARING SAAT PANDEMI COVID-19 DI BUMDES MO-JOWARNO ENGGAL MAKMUR

Menurut Wicaksono et al., (2017) Badan usaha milik desa merupakan organ-isasi usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, dengan tujuan untuk meningkatkan perekononomian desa dan membangun hubungan sosial masyarakat dengan melihat kebutuhan dan potensi desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah “Badan usaha dengan modal yang seluruh atau sebagian dimiliki desa berasal dari kekayaan desa melalui peyertaan langsung yang berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat de-sa dengan cara mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya”.
Pembentukan BUMDes bertujuan dalam meningkatkan ekonomi desa dengan cara (i) mengoptimalkan aset desa sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan. (ii) Pen-ingkatan pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki desa. (ii) Membangun kerja sama dengan desa lain maupun pihak ketiga. (iii) Membuka peluang untuk memenuhi kebu-tuhan masyarakat. (iv) Memperbaiki layanan umum, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Tujuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang “Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa”.
Prinsip dalam pengelolaan BUMDes yang pertama kooperatif yaitu mengem-bangkan usaha serta keberlanjutan usaha semua pihak yang berpartisipasi perlu men-jaga kerja sama yang solid. Kedua partisipatif yaitu perkembangan BUMDes dapat maksimal apabila seluruh komponen mau berkontribus serta memberikan dukungan. Ketiga emansipatif yaitu tidak membeda-bedakan perlakuan pada semua yang terlibat apapun golongan, agama dan ras. Keempat transparan yaitu kegiatan yang mempengaruhi kepentingan umum harus dengan mudah dipahami dan terbuka oleh semua masyarakat. Kelima akuntabel yaitu seluruh kegiatan harus ditanggung jawab-kan secara administrative dan teknis. Keenam sustainable yaitu semua kegiatan bisa dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat melalui BUMDes.