PENEMPATAN ANAK KE BARAK MILITER SEBAGAI BENTUK TINDAKAN DISIPLIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Penempatan anak ke barak militer sebagai bentuk tindakan disiplinrnmenimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak.rnAnak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk memperolehrnperlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yangrnmerendahkan martabat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35rnTahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangrnPerlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kebijakan pembinaanrnanak melalui pendekatan semi militer dengan alasan pembentukan disiplin danrnkarakter. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas antararntindakan disiplin dan tindak pidana terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut,rnrumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penempatan anak ke barakrnmiliter sebagai bentuk tindakan disiplin dapat dikualifikasikan sebagai tindakrnpidana dalam perspektif hukum pidana.rnMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitianrnhukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) danrnpendekatan konseptual (conceptual approach).rnHasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan anak ke barak militerrnsebagai tindakan disiplin tidak dapat dibenarkan secara mutlak sebagai alasanrnpembenar dalam hukum pidana. Tindakan disiplin terhadap anak hanya dapatrndibenarkan apabila dilakukan secara proporsional, tidak mengandung unsurrnkekerasan fisik maupun psikis, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.rnPenempatan anak dalam lingkungan militer yang bersifat keras dan represifrnberpotensi melanggar hak-hak anak serta dapat dikualifikasikan sebagai tindakrnpidana apabila terdapat unsur paksaan, tekanan, kekerasan, atau perlakuan yangrnmerendahkan martabat anak. Oleh karena itu, kebijakan pembinaan anak harusrntetap berada dalam koridor perlindungan hukum dan menjunjung tinggi prinsiprnperlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dirnIndonesia.