PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT

ABSTRAKrnDalam proses kepailitan, para pekerja, kreditur preferen, dan kreditur yang diistimewakan menerima pembayaran dari aset-aset perusahaan yang dipailitkan. Berbeda dengan konsumen yang tidak dilindungi oleh UU K-PKPU. Kepailitan PT Cowell Development, Tbk tidak hanya berdampak pada kreditur konkuren, seperti konsumen yang telah melakukan pembelian namun belum menerima properti, tetapi juga individu yang telah melakukan pembayaran uang muka untuk rumah hunian yang masih dalam tahap pembangunan. Mereka umumnya melakukan pembelian dengan menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dam PPJB ini tidak dianggap sebagai Akta Jual Beli dalam kasus kepailitan serta tidak tidak dianggap sebagai pemohon pailit. Berkaitan itu, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana kedudukan hukum pembeli perumahan berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli akibat perusahaan pengembangan perumahan dinyatakan pailit dan bBagaimana perlindungan hukum bagi konsumen PPJB yang terikat dengan perusahaan pembangunan perumahan yang dinyatakan pailit.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisis dengan menggunakan penafsiran sistematis.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum pembeli perumahan berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli akibat perusahaan pengembang perumahan dinyatakan pailit menjadi tidak jelas karena dalam proses kepailitan, pembeli properti yang merangkap kreditor pada pemegang PPJB pada pembagian harta pailit tidak menjamin pelunasan utang secara penuh. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen PPJB yang terikat dengan perusahaan pembangunan perumahan yang dinyatakan pailit, menurut pasal 36 dan 37 UU K-PKPU pembeli rumah sebagai kreditur konkuren, memungkinkan mereka untuk menuntut kompensasi kepada perusahaan pengembang atas perjanjian yang gagal dipenuhi.rnKata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Kepailitan