KETIDAKJELASAN PENGHENTIAN PERKARA HUKUM YANG DINILAI MEMILIKI MUATAN POLITIK BERKAITAN DENGAN ABOLISI TERHADAP PERKARA TOM LEMBONG

Ketidakjelasan penghentian perkara hukum yang dinilai memiliki muatan politik menimbulkan persoalan terhadap kepastian hukum dan independensi peradilan di Indonesia. Permasalahan ini dikaji melalui pemberian abolisi terhadap perkara Tom Lembong yang memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan konstitusional Presiden dan potensi intervensi politik dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum abolisi, mekanisme pemberiannya, serta implikasi penggunaan pertimbangan politik dalam penghentian perkara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menemukan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan abolisi dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 belum mengatur secara jelas mengenai syarat, prosedur, dan parameter pemberiannya. Kondisi tersebut membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menjadikan abolisi sebagai instrumen politik. Dalam kasus Tom Lembong, pemberian abolisi dinilai berpotensi mengurangi kepastian hukum, melemahkan asas persamaan di hadapan hukum, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih rinci, transparan, dan akuntabel mengenai pemberian abolisi.