ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR SEBAGAI BENTUK GHASAB MODERN DI KAWASAN AREK LANCOR PAMEKASAN

Dalam konteks perparkiran, adanya peraturan yang mengatur tata kelola parkir bertujuan untuk mencegah praktik parkir liar yang merugikan berbagai pihak, namun meskipun telah diatur dalam peraturan daerah, pelanggaran parkir liar masih sering terjadi. Salah satu dari sekian permasalahan tentang hukum di Indonesia terutama bagi pengguna kendaraan bermotor adalah adanya juru parkir liar. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik parkir liar masih belum optimal. Akibatnya, parkir liar tetap marak terjadi dan menimbulkan keresahan serta menganggu ketertiban masyarakat.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik parkir liar sebagai bentuk ghasab modern di kawasan Arek Lancor Pamekasan dalam perspektif sosiologi hukum islam. Fenomena parkir liar yang marak terjadi di lokasi sekitar Arek Lancor menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti pungutan liar tanpa izin, ketidaknyamanan, kemacetan, serta potensi konflik antara masyarakat dan juru parkir liar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak Dinas Perhubungan, juru parkir resmi dan liar, dan pengunjung di kawasan Arek Lancor Pamekasan.rnHasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik parkir liar di kawasan Arek Lancor Pamekasan masih sering terjadi tepatnya di berbagai titik strategis seperti partokoan, tempat makan, dan fasilitas umum lainnya. Praktik parkir liar ini dilakukan tanpa karcis dan meskipun tidak ada paksaan secara langsung, masyarakat tetap membayar karena faktor kebiasaan dan tekanan sosial. Dampaknya menimbulkan ketidaknyamanan, kemacetan, serta tidak adanya kepastian keamanan kendaraan. Dinas Perhubungan Pamekasanmtelah melakukan pengawasan dan sosialisasi, namun praktik ini tetap saja berlangsung karena penindakan lebih menjadi kewenangan kepolisian. Dalam tinjauan sosiologi hukum islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak milik dalam islam, serta terus berkembang akibat faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan adanya toleransi dari masyarakat.