KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH

Pemberdayaan garam merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi pesisir yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petambak garam. UndangUndang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Undang-undang ini menegaskan perlunya pemberdayaan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudahan akses permodalan, dan jaminan harga yang wajar. Di daerah sentra produksi garam seperti Kabupaten Pamekasan, konsep kawasan minapolitan menjadi pendekatan strategis untuk mengintegrasikan aspek produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran garam rakyat.rnMetode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif.rnHasil menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan tersebut pada prinsipnya telah sejalan dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2016, khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan dan pemanfaatan teknologi. Namun demikian, diperlukan pendampingan berkelanjutan dan penguatan literasi digital agar pemberdayaan petambak garam dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.rnKata kunci: pemberdayaan, garam, petambak, minapolitan, Pamekasan