POLITIK HUKUM REKONSTRUKSI SISTEM FRAKSI PARTAI POLITIK DALAM KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT: STUDI PEMBENTUKAN PARLEMEN DEMOKRATIS BERDASARKAN SILA KEEMPAT PANCASILA

Parlemen yang dalam konteks Indonesia diwujudkan dengan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat, sejatinya merupakan aspek kelembagaan negara yang secara filosofis berkedudukan secara langsung sebagai aktualisasi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Atas dasar yang demikian sebagai aspek kelembagaan negara yang berkedudukan mewujudkan kedaulatan rakyat, maka sistem yang berjalan di dalamnya juga haruslah didasarkan pada prinsip tersebut, dalam hal ini dipandang bahwa pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan partainya masing-masing atau yang lazim disebut sebagai sistem fraksi Partai Politik merupakan suatu sistem yang bertentangan dengan demokrasi, hal ini karena dalam konteks realitas keberadaan fraksi telah menimbulkan legislator lebih tendensius untuk merepresentasikan sikap partai dibandingkan degan konstituen yang memilihnya, selain itu keberadaan fraksi lebih difungsikan sebagai instrument partai politik untuk mendoktrinasi legislator.rnJenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan penggunaan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.rnHasil dari penelitian ini adalah bahwa keberadaan fraksi partai politik dalam sistem kelembagaan parlemen telah mengalami disorientasi, yang mana pada awalnya keberadaan fraksi dalam parlemen adalah untuk mewujudkan konsensus ideologis dalam kebijakan hukum yang dihasilkan, mengingat di masa tersebut partai masing memegang teguh ideologinya masing-masing, namun dengan fakta bahwa dewasa ini partai politik telah mengalami degradasi ideologi dan hanya bersandar pada kepentingan politik pragmatis belaka, maka keberadaan fraksi juga hanya sekedar sebagai instrument konsensus kepentingan pragmatis, sehingga diperlukan adanya penghapusan sistem fraksi partai politik untuk mewujudkan Dewan Perwakilan rakyat sebagai parlemen yang demokratis, serta atas penghapuskan tersebut diperlukan beberapa konstruksi mekanisme dalam kelembagaan untuk mencegah adanya kekosongan sistem dan mekanisme.