IMPLEMENTASI AKAD MUZARA`AH DALAM PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN TRADISIONAL TANPA PERJANJIAN TERTULIS DI DESA BAPUHBARU: LAMONGAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

Penelitian ini mengkaji implementasi akad muzāra`ah dalam praktik bagi hasilrnpertanial tradisional tanpa perjanjian tertulis di Desa Bapuhbaru, Lamongan, sertarnmeninjaunya darn perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Praktikrnkerja sama ini hanya didasarkan pada kepercayaan lisan tanpa adanya dokumenrntertulis, yang berpotensi menimbulkan perselisihan antara pemilik lahan danrnpenggarap, terutama saat terjadi kerugian atau gagal panen. Tujuan dari penelitianrnini adalah untuk menganalisis pelaksanaan praktik bagi hasil lisan tersebut danrnmengkaji keabsahannya menurut pedoman KHES.rnPenelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakanrnpendekatan yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan datarndilakukan secara kualitatif melalui teknik observasi, wawancara semi-terstruktur,rndan dokumentasi yang melibatkan pemilik lahan dan petani penggarap sebagairninforman.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan nisbah dilakukanrnberdasarkan kebiasaan setempat dengan porsi umum 10% untuk petani penggaraprnyang hanya menyumbang tenaga, dan 90% untuk pemilik lahan yang menanggungrnseluruh beban modal. Nisbah ini dapat meningkat hingga 25% apabila penggaraprnturut menyumbangkan alat pertanian. Tinjauan KHES (Pasal 255-265)rnmenyimpulkan bahwa secara materiil, praktik bagi hasil lisan di Desa Bapuhbarurndinyatakan sah karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat muzāra`ah. Akanrntetapi, ketiadaan perjanjian tertulis merupakan kelemahan mendasar dalam halrninstrumen kepastian dan perlindungan hukum, sehingga rentan memicu celahrnperselisihan di masa depan.rnKata Kunci: Akad Muzara`ah, Bagi Hasil Pertanian, Perjanjian Lisan, KHES.