STUDI KOMPARATIF TENTANG PENGATURAN PIDANA BERSYARAT BAGI ANAK DI INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA

Pidana dengan syarat bagi anak merupakan salah satu instrumen hukum yang menempatkan rehabilitasi dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, menggantikan pendekatan punitif yang dianggap tidak sesuai dengan karakteristik dan perkembangan anak sebagai pelaku tindak pidana. Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai sesama negara di kawasan Asia Tenggara dengan latar belakang historis dan sistem hukum yang berbeda, masing-masing memiliki pengaturan tersendiri mengenai pidana dengan syarat bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif komparatif pidana dengan syarat bagi anak di tiga negara tersebut serta mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dari Malaysia dan Singapura yang relevan untuk diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dari ketiga negara, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga negara memiliki persamaan filosofis dalam menempatkan pidana dengan syarat sebagai sarana rehabilitasi dan perlindungan anak dari dampak negatif pemenjaraan. Perbedaan substansial ditemukan pada aspek dasar hukum, jenis-jenis pidana dengan syarat, batasan penerapan, akibat hukum putusan, serta mekanisme pengawasan dan pendampingan pasca pidana. Dari perbandingan tersebut, terdapat tiga hal yang dapat diadopsi Indonesia dari Malaysia, yaitu pengaturan lebih tegas mengenai jenis tindak pidana yang dikecualikan dari pidana dengan syarat dan kewajiban layanan pendampingan (aftercare) sebagai bagian dari amar putusan. Dari Singapura, hal yang dapat diadopsi adalah penegasan bahwa putusan pidana dengan syarat yang diselesaikan dengan baik tidak menghasilkan catatan pidana, hakim berkewajiban mempertimbangkan lingkungan tempat tinggal anak sebelum menetapkan syarat dimana anak akan tinggal, serta perluasan diskresi hakim dalam penentuan jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana dengan syarat.rnrnKata Kunci: Pidana dengan syarat, Anak, SPPA, Kajian Komparatif