IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3 (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup Cilegon)

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan salah satu upaya penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta dampak negatif terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang kewajiban pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon serta faktor pendukung dan faktor penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta (fact approach) melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dianalisis melalui pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berbasis zonasi, penataan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta pendekatan Triple Helix yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Implementasi tersebut diwujudkan melalui pengawasan lingkungan, inspeksi lapangan, pembinaan, sosialisasi, pemeriksaan dokumen, pelaporan limbah B3, serta pengendalian aktivitas industri sesuai ketentuan pengelolaan limbah B3. Faktor pendukung implementasi meliputi komunikasi kebijakan, komitmen aparat pelaksana, koordinasi antar pihak, dan struktur birokrasi yang mendukung pengawasan lingkungan. Adapun faktor penghambat implementasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia pengawas, tingginya jumlah industri penghasil limbah B3, keterbatasan sarana pendukung pengawasan, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha guna mewujudkan pengelolaan limbah B3 yang lebih efektif dan berkelanjutan.