PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN PENDIRIAN TOKO MODERN DI KABUPATEN KEDIRI

Keberadaan toko modern disuatu wilayah merupakan salah satu bentuk kemajuan dari daerah tersebut dibidang perdagangan dan ekonominya, namun bila pertumbuhan,toko modern di suatu wilayah tidak diiringi dengan peraturan yang mengaturnya maka keberadaan toko modern tersebut dapat menjadi permasalahan baru yang ada diwilayah tersebut. Seperti keberlangsungan pasar tradisional atau pedagang kecil yangrnsebelumnya sudah ada akan terancam dengan dengan banyaknya keberadaan toko modern bila tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Hal inirnmenarik untuk diteliti karena adanya pelangaran yang dilakukan oleh toko modern terhadap pasar tradisional terkait dengan ketentuan jaraknya. Langkah-langkah darirnpemerintah daerah dalam dalam upaya penegakan hukum terhadap toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional serta bagaimana hambatan dan kendala dalam penertiban toko modern yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.rnrnPenelitin ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute Approach).rnrnHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri dalam penegakan hukum terhadap toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional adalah melakukan pembinaan terhadap toko modern yang terbukti melanggar peraturan daerah. Pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri terkait pendirian toko modern telah diatur dalam peraturan daerah yang dimana berisikan kewajiban, larangan dan juga sanksi yang diberikan kepada toko modern. Faktor atau kendala dalam penertiban toko modern adalah tidak efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Kediri sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Kediri, Kurangnya ketegasan dari penegak hukum dalam menegakkan perda tersebut, dan kurangnya minat masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan dan pengaduan atas toko modern yang melanggar peraturan perundang-undangan.rnrnKata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Izin, Toko Modern