TINJAUAN HUKUM HAK PILIH YANG DIWAKILKAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI

ABSTRAKSI
Demokrasi secara umum merupakan bentuk dari politik dalam pemerintahan suatu negara yang di tentukan oleh rakyat. Sistem demokrasi selalu diidentikan dengan adanya rakyat serta memberikan kedudukan bahwa rakyatlah yang sesungguhnya berkuasa dalam pemerintahan tersebut. Kekuasaan ditangan rakyat tidak sepenuhnya yang menjalankan roda pemerintahan negara. Melainkan rakyat yang menentukan seorang calon pemimpin untuk menjalankan roda kepemimpinan pada suatu negara. Kedudukan rakyat tidak memungkin menjalankan pemerintahan secara bersama-sama. Namun, dalam pelaksanaannya dengan cara memberikan mandat kepada seseorang yang dianggap mampu dan layak untuk memimpin. terdapat ketentuan yang menarik sebagaimana dalam “Pasal 102 Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam pelaksanan pemilihan kepala desa yang dilakukan diwilayah Kabupaten Nganjuk, hak pilih kepala desa dilakukan cara diwakilkan kepada salah satu kepala pada masing-masing keluarga Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Hak pilih dalam peneyelenggaraan pemilihan kepala desa merupakan pengejawantahan dari demokrasi. Dalam sistem demokrasi pada dasarnya mengakomodir hak politik setiap individu dalam penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang dilaksanakan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Sehingga pemberlakuan sistem hak pilih perwakilan dalam penyelengaraan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 102 Peraturan tidak langsung membatasi hak politik. Sehingga dalam kegiatan pemilihan kepala desa hanya sebatas berkedudukan sebagai kepala keluarga. Sedangkan anggota keluarga lainnya yang telah memenuhi syarat sebagai calon pemilih tidak memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu. Sehingga pemilihan kepala desa antar waktu yang seharusnya dipilih secara langsung dalam penyelengaraannya tidak memenuhi prinsip penyelengaraan pemerintahan yang berdemokrasi. Mengingat dalam penyelengaraan pemerintahan Negara Indonesia menganut azas demokrasi. Sehingga sudah sebuah keharusan bagi negara sebagai pemberi hak kepada setiap warganegaranya. Hal ini dikarenakan hak pilih merupakan hak yang bersifat personal yang melekat pada setiap masing-masing individu. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan adanya pembatasan ataupun pengurangan hak setiapm warga negara.

Kata Kunci: Hak Pilih, Pemilihan Kepala Desa, dan Demokrasi