PENGABAIAN FUNGSI REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA ANALISIS BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Rehabilitasi mengandung pengertian kegiatan pemulihan yang terintegrasi
mengolah, baik fisik, mental dan sosial sehingga mantan pecandu narkotika
dapat kembali menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pecandu narkotika
menurut “UU Narkotika ini di satu sisi adalah pelaku tindak pidana
Tindak Penyalahgunaan Narkotika yaitu adanya ketentuan Narkotika
UU "yang mengatur tentang pidana penjara yang diberikan kepada penyalahguna narkotika di kemudian hari, tetapi pada
Disisi lain dapat dikatakan bahwa, Seorang pecandu narkotika “adalah korban yang ditunjukkan oleh
ketentuan bahwa seorang pecandu narkotika dapat dijatuhi hukuman "rehabilitasi. Artinya
bahwa hukum di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelakunya
tindak pidana, dan sebaliknya menjadi korban dari perbuatan melawan hukum narkotika
penyalahgunaan. Kemudian dalam Pasal 127 ayat (3) tentang bukti bahwa tergugat adalah a
korban penganiayaan yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial
tidak bisa dibuktikan. Selanjutnya terkait kewenangan hakim pada Pasal 103
yang memeriksa kasus narkotika, hakim memutuskan untuk mengabaikan terkait
keputusan fungsi rehabilitasi Nomor 14 / Pid.B / 2014 / PN.Bkl. dan keputusan
Nomor 185 / Pid.Sus / 2018 / PN. Bkl.