RASIONALITAS PEMERINTAH DAERAH DAN PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT PENEMPATAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUMENEP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan rasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan pedagang kaki lima terkait penempatan lokasi PKL. Serta ingin mencari solusi terhadap penataan PKL yang tidak merugikan pihak manapun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan memberikan gambaran factual mengenai alasan rasional dari pemerintah daerah dan PKL.
Hasil menunjukkan bahwa pemerintah daerah maupun para PKL dalam menentukan penempatan lokasi PKL berdasarkan pemikiran secara rasional. Alasan Pemerintah Daerah membuat peraturan terkait zona PKL yaitu 1. Supaya tertib tidak mengganggu aktivitas yang lain, 2. Tata ruang dan keindahan kota, 3. Sebagai pedoman aturan. Sedangkan alasan para PKL melakukan aktivitasnya di zona terlarang yaitu 1. Lokasi keramaian, 2. Lokasi strategis, 3. Lokasi binaan sepi.
Rekomendasi berdasarkan temuan dilapangan yaitu pertama dengan cara pengelolaan trotoar menjadikan multi fungsi dengan cara memberlakukannya batasan waktu tertentu seperti yang di jelaskan di zona kuning. Hal tersebut tidak untuk menghilangkan fungsi dari trotoar itu sendiri maupun merampas hak pengguna jalan. Tetapi lebih ke efisien dari trotoar itu sendiri. Kedua menambah lokasi binaan baru selain di Bangkal, karena lokasi binaan di Pasar Bangkal tidak mampu menampung semua PKL yang ada di Kabupaten Sumenep.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, PKL, penempatan lokasi PKL