PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP BURUH BLANDONG KAYU DI DESA POLAMAN MALANG

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh dan upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pekerja/buruh. Adapun perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak yang seharusnya diterima oleh setiap pekerja/buruh dan kewajiban sebagai pengusaha. Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh blandong kayu di Desa Polaman Malang dan upaya-upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pekerja/buruh jika hak terkait keselamatan dan kesehatan kerja tidak terpenuhi.
Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan fakta, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan serta metode analisa data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis.
Hasil dari penelitian ini terkait pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di usaha blandong kayu di Desa Polaman Malang, pengusaha sama sekali belum melaksanakan kewajibannya sebagai pengusaha yaitu tidak memenuhi hak-hak para pekerja/buruh. Hal ini disebabkan pengusaha tidak memiliki biaya yang cukup untuk membelikan alat pelindung diri untuk pekerja/buruh. Pengusaha dan pekerja tidak faham akan standarisasi keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini yang mengakibatkan tidak tersedianya alat pelindung diri. Peran pengawasan pemerintah yang kurang aktif dalam pengawasan serta pembinaan terhadap usaha blandong kayu mengakibatkan pengusaha sewenang-wenang terhadap pekerja/buruh. Upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi kasus adalah diselesaikan dengan cara bipartit,tetapi pengusaha dan pekerja tidak faham akan hal tersebut sehingga hanya sebatas kata sepakat di antara keduanya. Hal ini lebih diuntungkan pengusaha karena posisi tawar pekerja sehingga posisi pekerja lebih rendah daripada pengusaha. Sebaiknya dari pihak pemerintah memberikan sosialisasi dan pengawasan lebih aktif sehingga pengusaha dan pekerja faham akan penyelesaian secara bipartit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci : Perlindungan Pekerja/Buruh, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja.