SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

ABSTRAKrnPelaksanaan pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana aktualisasi aspirasi sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam menentukan pemimpin disetiap daerah. Sistem pemilihan umum di indonesia mengalami beberapa fase mulai dari sistem proporsional tertutup hingga proporsional terbuka. Keberadaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saat ini sejatinya telah menjamin pelaksanaan pemilu di Indonesia, baik pemilihan calon presiden maupun calon legislatif. Pemilihan legislatif yang termuat dalam regulasi a quo menimbulkan beberapa masalah, yakni perolehan suara kemenangan pileg ditentukan secara subjektifitas calon bukan perolehan suara partai politik. Sedangkan, dalam proses pencalonan presiden terdapat ambang batas pencalonan presiden (presidential treashold) yang dalam artian setiap calon presiden di indonesia ditentukan oleh suara partai politik di parlemen. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji lebih jauh kembali mengenai pelaksanaan pemilihan umum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiluhan Umum dengan menggunakan pendekatan konseptual sistem pemilihan umum dan mengkorelasikannya terhadap demokrasi konstitusional.rnKata Kunci : Sistem Proporsional, Demokrasi, Pemilu.