IMPLEMENTASI PASAL 49 AYAT (1) KUHP SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi kasus Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul)

ABSTRAKrnPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembelaan terpaksa (noodweer) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai suatu alasan penghapus pidana. Dan bagaimana pertimbangan hakim serta putusannya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Seperti pada kasus tindak pidana penganiyaan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh Sarlan Timumun (terdakwa) kepada safrudin (saksi korban), sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada dakwaan alternatif kedua pasal 351 ayat 1 KUHP yaitu pada unsur barang siapa dan melakukan penganiayaan. Dalam putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul. Hakim pada pertimbangannya mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu pembelaan terpaksa sebagaimana dalam pasal 49 ayat 1 KUHP dan pada putusan nya hakim membebaskan terdakwa atas segala tuntutan hukum (onstlag van valle recht vervolging). Sehingga dari hal tersebutlah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini apakah sudah tepat hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan hasil penelitian memorandum hukum.rnSeorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana, mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri, ditambah dengan alat-alat bukti di muka persidangan. Profesor Simons berpendapat suatu pembelaan dapat dipandang sebagai bersifat “noodzakelijk” atau bersifat “perlu”, barangsiapa mampu untuk menghindarkan diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka ia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan. Profesor Pompe juga berpendapat, bahwa suatu pembelaan itu dapat dianggap sebagai tidak perlu lagi dilakukan, yaitu apabila orang dapat menyelamatkan dirinya misalnya dengan cara melarikan diri. Kata Kunci: Melakukan Penganiayaan; Pembelaan Terpaksa