PENEGAKAN HUKUM ATAS PERIZINAN YANG TIDAK PROSEDURAL PADA KASUS PEMAGARAN LAUT DI PESISIR LAUT SELATAN KABUPATEN PAMEKASAN

Pemanfaatan kawasan laut sebagai bagian dari kekayaan alam yang pentingrnseharusnya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip hukum, keadilan, danrnkeberlanjutan seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RepublikrnIndonesia Tahun 1945. Namun dalam kenyataannya, pengelolaan ruang lautrnseringkali mengalami masalah terkait penerbitan izin yang tidak mengikutirnprosedur yang benar dan berpotensi melanggar undang-undang yang berlaku. Salahrnsatu masalah tersebut teridentifikasi pada kasus pembatasan laut oleh pagar dirnpantai selatan Kabupaten Pamekasan, yang diduga melibatkan kepemilikan olehrnperusahaan atas area perairan dan mengganggu aktivitas para nelayan. Fokusrnpenelitian ini adalah pada ketentuan hukum mengenai mekanisme perizinan dirnruang laut di Indonesia serta bentuk penegakan hukum terhadap izin yang tidakrnsesuai prosedur dalam kasus pembatasan laut di Kabupaten Pamekasan.rnStudi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris denganrnpendekatan socio-legal dan antropo-legal. Pendekatan ini diterapkan untukrnmenganalisis hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagairnpraktik sosial yang berhubungan dengan komunitas pesisir. Data dikumpulkanrnmelalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, observasi di lapangan, serta kajianrndokumentasi, dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkanrnpemahaman menyeluruh tentang penerapan izin dan penegakan hukum di arearnpenelitian.rnHasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme izin untuk pemanfaatanrnruang laut di Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturanrnyang ada, khususnya terkait larangan memberikan hak atas perairan laut. Penegakanrnhukum terhadap perizinan yang tidak mengikuti prosedur masih menghadapirntantangan seperti lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, kurangnyarntransparansi, dan minimnya partisipasi dari masyarakat pesisir. Oleh sebab itu,rnsangat penting untuk memperkuat pengawasan, melakukan penegakan hukumrnadministrasi yang lebih tegas, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat pesisirrnagar hak-hak mereka dilindungi dan tercipta pengelolaan ruang laut yang adil.