Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Dalam Konteks Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan mendasar terhadap desain sistem pemilihan umum di Indonesia dengan melakukan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Sebelumnya, pemilihan Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara serentak, namun melalui putusan tersebut DPRD dipisahkan dan diselenggarakan dalam pemilu daerah bersama kepala daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas penyelenggaraan pemilu serta meningkatkan kualitas partisipasi dan representasi politik. Perubahan desain ini menimbulkan berbagai implikasi dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait ketidaksinkronan antara norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, implikasi terhadap pemilihan DPRD mengenai kekosongan hukum terkait mekanisme pengisian jabatan anggota DPRD dalam masa transisi akibat adanya jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah yang berpotensi melampaui ketentuan prinsip lima tahunan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, sekunder berupa buku, jurnal, serta sumber berita yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan desain pemilu tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, legitimasi lembaga perwakilan daerah, serta konsistensi terhadap prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi melalui revisi peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum, kesinambungan pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa perubahan desain pemilu tetap sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional.rnKata Kunci: Pemilu, DPRD, Mahkamah Konstitusi, Pemisahan Pemilu, Kepastian Hukum.