Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah Negara Non Register Di Wilayah Pesisir Madura (Studi Kasus Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang

Pemanfaatan dan penguasaan tanah negara non-register di wilayah pesisir Madurarnmerupakan persoalan hukum yang krusial karena dualisme otoritas dalamrnpengaturan tanah negara non-register di wilayah pesisir. Tanah negara yang belumrnterdaftar secara formal kerap dikuasai dan dimanfaatkan tanpa dasar hukum yangrnjelas, sehingga berdampak pada tertib administrasi pertanahan, perlindungan hakrnmasyarakat pesisir, serta keberlanjutan lingkungan. Permasalahan ini diperparahrnoleh adanya dualisme regulasi antara rezim hukum pertanahan dan rezim hukumrnpemanfaatan wilayah pesisir, khususnya antara Peraturan Pemerintah No.24 Tahunrn1997 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Tanah danrnUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil. Perubahan pengaturan sempadan pantai menyebabkan pergeseranrnbatas antara ruang darat dan ruang pesisir, yang berimplikasi pada ketidakjelasanrnkewenangan antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanrnNasional (ATR/BPN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, praktikrnpemanfaatan, serta implikasi dualisme kewenangan terhadap status tanah negararnnon-register di wilayah pesisir Madura. Metode penelitian yang digunakan adalahrnpenelitian hukum non-doktrinal dengan pendekatan socio-legal berbasis studirnkasus, melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen pertanahan danrnpemanfaatan pesisir serta observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait.rnFokus kajian meliputi pengaturan tata ruang pesisir, status hukum tanah nonregister, mekanisme perizinan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangrn(KKPR), dan perlindungan hak masyarakat pesisir.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah negara non-register dirnpesisir Madura belum didukung oleh harmonisasi regulasi yang memadai antararnATR/BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga melemahkanrnkepastian hukum dan membuka ruang konflik agraria. Penelitian inirnmerekomendasikan perlunya kebijakan terpadu lintas sektor yang menegaskanrnbatas kewenangan, memperkuat tertib administrasi pertanahan, serta menjaminrnkeadilan agraria dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Implementasi rekomendasirntersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan ruang pesisir danrnmengurangi konflik agraria di wilayah pesisir Madura.rnKata Kunci: Dualisme Otoritas, Pesisir Madura, Tanah Negara