Pertanggungjawaban Pengelola Atas Kerugian Kesehatan Siswa Akibat Mengonsumsi Makanan Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi sebagai bagian dari upaya perlindungan anak atas hak kesehatan dan kesejahteraannya berdasarkan Pasal 28B Ayat 2 UUD NRI 1945. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab kebijakan dan pengendali program, Yayasan sebagai mitra pelaksana, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana operasional, dan sekolah sebagai pengawas distribusi di tingkat sekolah. Namun, dalam praktiknya terdapat risiko terjadinya keracunan makanan yang menimbulkan kerugian pada penerima manfaat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada korban. Permasalahan ini menjadi penting karena menyangkut perlindungan hukum bagi peserta didik serta kepastian akan tanggung jawab antar pihak dalam penyelenggaraan program negara.rnMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan dan regulasi lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan, bahwa jika terjadi keracunan makanan, Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pihak pertama yang patut bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab atasan dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Yayasan turut bertanggungjawab langsung karena memiliki kewenangan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap operasional SPPG serta sebagai penanggung jawab SPPG sebagai unit pelaksanaan produksi. Dengan demikian, pertanggungjawaban dalam program MBG bersifat berlapis sesuai dengan peranan dan kewenangan para pihak.