PERLINDUNGAN ATAS TANAH HAK MILIK PERORANGAN YANG DIGUNAKAN NEGARA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

ABSTRAK

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, oleh Undang- Undang maupun aturan pelaksanaannya diperbolehkan dengan syarat memperlihatkan nilai-nilai ekonomis yang ada di masyarakat luas. hal hal tersebut sebenarnya telah di atur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Hukum positif dalam pengadaan hak atas tanah harus menjadi acuan bagi segala macam pengadaan hak atas tanah walaupun negara sekalipun. Menurut Pasal 6 UUPA, kepentingan atas tanah memiliki tanggung jawab untuk kepentingan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara seseorang melindungi hak miliknya dan upaya yang bisa dilakukan terhadap haknya.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif yang disebut penelitian hukum doktrinal sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pencabutan hak harus dilakukan menurut cara yang di atur dalam undang- undang, jadi sekalipun ada keadaan yang mendesak demi kepentingan umum, dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, dipastikan lebih dulu bahwa pencabutan hak ini dilakukan dengan tata cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan, tidak boleh hanya di atur oleh peraturan dibawah undang-undang yang bersifat sepihak tidak menyertakan wakil rakyat.
Hasil penelitian penulisan ini Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum mencerminkan salah satu prinsip acuan dalam pengadaan tanah sebagai mana tersirat dalam pasal 18 UUPA. Dalam pemberian ganti rugi non fisik dalam Pasal 33 UU huruf f UU No. 2 Tahun 2012 masih menimbulkan multi tafsir karena bentuk perlindungan tersebut hanya diberikan dalam penjelasan Pasal yang tidak konkrit dan secara eksplisit diatur dalam norma pasal.

Kata kunci: Pengadaan Tanah, Pencabutan Hak, Kepentingan Umum