Implementasi Pengelolaan Zakat oleh Masjid di Kabupaten Bangkalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ)rnmengatur bahwa pengelolaan zakat itu harus berbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat pada masjid, sehingga menarik untuk diteliti mengenai tepat atau tidaknya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masjid di Kabupaten Bangkalan menurut Hukum Islam dan UUPZ serta mengidentifikasi upaya BAZNAS Kabupaten Bangkalan terhadap pengelolaan zakat oleh masjid agar sesuai dengan aturan.rnPenelitian ini merupakan yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan. Melalui sumber data primer yang dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan kuisioner terbuka dan data sekunder melalui literatur, jurnal dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan preskriptif.rnHasil penelitian menunjukkan pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid Agung Bangkalan masih ada kelemahan berupa hak gaji ‘amil tidak diberikan karena sukarela, sehingga haruslah memberikan pernyataan gaji ‘amil tersebut diserahkan sebagai hak ’amil atau diberikan ke mustahiq lainnya. Sementara pengelolaan zakat secara mandiri oleh masjid seperti Masjid At-Taqwa Junganyar Pesisir dan Masjid Baitus Salam Telang tidak tepat menurut ketentuan karena memiliki kelemahan terkait legalitas yang tidak resmi, dan ‘amil yang tidak diangkat, sehingga mestinya wajib berbentuk UPZ. Upaya BAZNAS Kabupaten Bangkalan masih dalam tahap rapat koordinasi dengan DMI Kabupaten Bangkalan. Belum ada langkah turun langsung ke masjid secara menyeluruh, sehingga perlu turun ke masjid dan memiliki rencana kerja dan target yang jelas serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan harus memberikan anggaran agar implementasi pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan terpenuhi dengan tepat berdasarkan Hukum Islam dan UUPZ.