PROBABILITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PEKERJA YANG DI PHK TERHADAP PERUSAHAAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Di masa pandemi menyebabkan berbagai dampak salah satunya ialah
ketenagakerjaan. Saat ini banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan
kerja secara sepihak. Penyebabnya perusahaan sudah tidak mampu membayar gaji dan
tidak memberikan pesangon terhadap karyawannya. Oleh sebab itu, pekerja yang di
PHK mengajukan permohonan pailit. Pekerja adalah kreditur preferen yang dilindungi
haknya oleh UU Kepailtan dan UU Cipta Kerja. Permasalahannya di masa pandemi ini,
pekerja yang kehilangan hak-hak operasionalnya dapatkah mengajukan permohonan
kepailitan serta mendapatkan haknya sesuai dengan UU Cipta Kerja. Pekerja
memerlukan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak yang seharusnya
diperoleh.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif degan tipe penelitian perspektif.
Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan
dan online research.Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari
berbagai undang-undang serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku serta jurnal
hukum yang meliputi bidang kepailitan dan ketenagakerjaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di masa pandemi ini pekerja sebagai
kreditur preferen bisa mengajukan permohonan pailit. Sesuai dengan syarat materiil
permohonan pailit terdapat dua atau lebih kreditur serta terdapat utang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih. Dengan memenuhi syarat tersebut, pekerja bisa mengajukan
permohonan pailit. Dalam UU Cipta Kerja, kedudukan yang diperoleh pekerja ialah
kreditur preferen. Pemenuhan hak pekerja yang diperoleh ialah mengenai upah.
Pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh pekerja bisa menggunakan tanpa
adanya Putusan PHI, sebab Pasal 28 Permenaker 33/2016 menjadi dasar pekerja untuk
melakukan pengajuan permohonan pailit.
Kata kunci : Kepailitan, Permohonan Kepailitan, dan Pekerja yang di PHK.