PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH FIRST TRAVEL (Study Kasus Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)

ABSTRAK
Perlindungan hukum yang memuat hak-hak korban ataupun konsumen telah diatur didalam undang-undang, terdapat berbagai hak yang dijamin oleh undang-undang termasuk juga hak untuk memperoleh ganti kerugian. Pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur tentang hak tersebut juga telah diatur oleh undang-undang. Namun pada penerapan atau pelaksanaan oleh lembaga peradilan yang berwenang seringkali diabaikan. Penelitian ini membahas mengenai PerlindunganHukum Terhadap Korban Tindak Pidana PenipuanYang Dilakukan oleh First Travel (Study Kasus Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018). Mulai dari Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitiannormatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) danPendekatan Kasus (Case Approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahanhukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalahmetode deskriptif analisis.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perlindunganhukum terhadapkorbantindak pidana penipuanyangdilakukan oleh First Travel (study kasus putusan kasasi nomor 3096 K/Pid.Sus/2018) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku, khususnya pada Pasal pasal 4 angka (8) Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa Konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian apabila barang/jasa yang dijanjikan tidak sesuai atau tidak didapatkan. Dan juga tidak sesuai dengan Pasal 46 KUHAP yang menyatakn bahwa barang sitaan (aset) dikembalikan kepada yang paling berhak.

Kata Kunci : Hak Korban, Hak Konsumen, Ganti Kerugian, Upaya Hukum.