Penetapan Tersangka Terhadap Orang Meninggal

Penetapan tersangka dalam peristiwa pidana merupakan bagian akhir dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti terhadap seseorang yang karena keadaan dan perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka yang tidak disertai dengan bukti permulaan yang kuat, agar tidak disebut sebagai kasus salah tangkap karena alat bukti penyidik yang tidak kuat. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dengan status/label sebagai tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak memiliki batas yang jelas sampai kapan batas label tersangka tersebut melekat pada seseorang tersebut. Secara normatif penetapan tersangka tidak terdapat pengaturan yang mengatur secara spesifik terhadap seseorang yang meninggal dapat ditetapkan sebagai tersangka, KUHAP hanya mengatur minimal bukti seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, sama halnya dengan Pasal 77 KHUP tentang kewenangan penuntut untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa hilang apabila meninggal dunia, maka diperlukan pula terkait seseorang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang disesuaikan dengan dengan isu hukum yang diangkat. Hasil dari penelitian ini menunjukan, penetapan tersangka terhadap orang yang sudah meninggal merupakan sesuatu yang tidak lazim, hal ini dikarenakan memancing munculnya polemik kalangan masyarakat, KUHAP tidak menentukan secara tegas mengenai penghentian penyidikan yang didasarkan alasan orang/ calon tersangka meninggal dunia. Seyogianya penyidik memegang prinsip yang diletakkan dalam Pasal 77 KUHP yakni penuntutan dihentikan ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Meski pasal ini sering diartikan untuk tahap penuntutan setelah adanya tersangka.