HAK JAWAB PRESIDEN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HUKUM DALAM PRESPEKTIF PASAL 7B AYAT(5)DAN AYAT(7)UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Secara teoritis ,kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan
presidensial sangat kuat jika dibandingkan dengan kedudukan lain karena
Presiden selain menjabat sebagai kepala negara juga menjabat sebagai kepala
pemerintahan sekaligus memegang kekuasaan militer.Hal ini dikatakan wajar
karena sistem presidensilal dimaksudkan untuk melahirkan suatu pemerintahan
yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu. Presiden dapat dimakzulkan
dalam jabatannya jika memang terbukti sacara sah melakukan pelanggaran
hukum.
Dalam mekanisme kontrol dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat .
Ada banyak cara untuk mengontrol jalannya kekuasaan pemerintahan
negara,yakni dengan mekanisme pembatasan masa jabatan ,pengawasan atau an
extra ordinary legislative chek, dan pemakzulan dari jabatan. Pasal 4 Ketetapan
MPR Nomor III/MPR/1978 menjelaskan bahwa alasan pemberhentian Presiden
adalah alasan sungguh-sungguh melanggar haluan negara dalam tugas Presiden
sebagai Kepala Pemerintahan. Pemakzulan ini juga melibatkan peran dan fungsi
DPR ,MK dan MPR .
Mekanisme proses persidangan Presiden yang diduga melakukan
pelanggaran hukum pada persidangan MK ataupun Persidangan Istimewa MPR
(quasi-political court) memberikan peluang dengan memberikan hak jawab
Presiden dalam mempertanggungjawabakan perbuatannya. Dalam hak jawab ini
membutuhkan sebuah pengaturan agar hak jawab ini tidak terlihat seperti sebuah
pernyataan formalitas pembelaan dan pertanggungjawaban. Hak jawab juga
membutuhakan kejelasan terkait mekanisme dalam etika penyelenggaraan negara
di Indonesia.
Kata Kunci :
Hak Jawab Presiden ,Pemakzulan Presiden ,Etika Penyelenggaraan Negara .