KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI SEKTOR SWASTA (PRIVATE SECTOR) DI INDONESIA

ABSTRAK
Korupsi dapat terjadi di sektor publik dan sektor swasta. Secara internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta. Salah satu negara lain yang mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta yaitu New Zealand. Komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi ditunjukkan oleh Indonesia dengan meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003. Namun, perbedaannya adalah Indonesia tidak mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta dalam Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun isu hukum yang dikaji adalah kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai tindak pidana korupsi sektor swasta di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan (library research) dan pencarian melalui media online (online research). Sementara, Metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu deskriptif, kualitatif dan perskriptif dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif.
Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil yakni: (1) tindak pidana korupsi sektor swasta belum diatur secara spesifik dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun telah disiapkan dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (2) perlu pembaharuan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perluasan norma penyuapan dan perluasan unsur perbuatan, pengaturan tindak pidana korupsi sektor swasta dalam satu peraturan perundang-undangan, perluasan subjek hukum, serta persamaan pengenaan ancaman antara penyuapan aktif dan pasif.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Korupsi Sektor Swasta