EKSISTENSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN

ABSTRAK

Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Diterapkannya sanksi baru berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiri serta pemasangan alat chip dengan beberapa ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut. Penerapan sanksi pidana berupa kebiri kimia didapati setelah pelaku menjalani pidana pokok. Dalam penerapannya, tindakan kebiri kimia dianggap tidak sesuai dengan adanya definsi dari teori gabungan dimana sanksi pidana bertujuan untuk membuat pelaku dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tindakan dari kebiri kimia itu sendiri yang dianggap suatu penyiksaan dengan penyuntikkan zat tertentu kepada pelaku kejahatan.
Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian normatif, dan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan serta menggunakan metode analisis desktriptif. Bahan hukum yang digunakan berupa buku, artikel tentang kebiri kimia dan pendapat dari para ahli hukum.
Penerapan tindakan kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dianggap tidak pantas karena lebih bersifat penyiksaan terhadap pelaku kejahatan serta membahayakan bagi kondisi tubuh pelaku. Dalam pemberlakuan tindakan kebiri kimia, bagi aparat penegak hukum harus berdasarkan pada tujuan pemidanaan yang tepat. Hal ini dikarenakan dalam tujuan pemidanaan terdapat teori gabungan dengan tujuan untuk memberikan suatu bentuk upaya berupa pembalasan serta membuat pelaku menjadi jera, bertaubat, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya kembali dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Kata kunci: Sanksi pidana,kebiri kimia,teori pemidanaan