PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE

ABSTRAK
Dalam kasus layanan aplikasi pinjaman online, banyak dari masyarakat yang resah dan mengeluh dengan layanan yang di berikan karena adanya penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan pihak jasa layanan tersebut tanpa adanya pemberitahuan atau izin dari pemilik data. Terkait dengan kasus yang terjadi maka hal ini menjadi penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa layanan pinjaman online berikut sanksi-sanksinya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa pinjaman online. Jenis penelitian yang di gunakan merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni menelaah, mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Untuk bahan hukum yang digunakan, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari skripsi, disertasi, jurnal, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk menganalisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan hukum yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul sebagai penunjang penyelesaian masalah.
Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi telah di atur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dan perubahan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus perlindungan terhadap data pribadi pengguna jasa layanan telah di atur di dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, ditegaskan pada pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keteserdiaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh izin dari pemilik data pribadi kecuali di tentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sanksinya mengacu pada pasal 47 ayat (1) yaitu, sanksi administrative berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, serta pencabutan izin, tetapi ini hanya berlaku bagi layanan jasa yang terdaftar dalam OJK, sedangkan kasus yang banyak terjadi dilakukan oleh layanan yang tidak terdaftar dan tidak menjamin juga jika yang terdaftar di OJK melakukan tindak kejahatan terhadap data pribadi penguna jasa layanan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online