ANALISIS KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA KEPAILITAN BISNIS SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Secara normatif, jika melihat pada Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan ketentuan undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang pengadilan agama, jika berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah yang didasarkan pada PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, serta PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam menyelesaiakn sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa kepailitan syariah. Dan hal itu ditegaskan dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/X/2012 maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan kepailitan syariah menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, namun pada faktanya dilapangan masih terdapat sengketa kepailitan syariah yang masih diputuskan oleh pengadilan niaga yaitu perkara kepailitan dan PKPU yang menggunakan akad syariah.
Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat normatif law dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU serta kewenangan pengadilan absolut pengadilan agama dalam menangani sengketa kepailitan syariah. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah singkronisasi terhadap Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang pengadilan niaga, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama serta PERMA No. 2 Tahun 2008.
Dari hasil pengamatan ditemukan penyebab bahwa perkara kepailitan syariah ditangani pengadilan niaga karena adanya konflik norma antara Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tetang kepailitan dan PKPU dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah serta Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama yang masih belum selesai pengaturannya, adanya kondisi kekosongan hukum tentang kepailitan berdasarkan akad syariah. Akibat hukum jika perkara tersebut ditangani oleh pengadilan niaga akan terjadi pemaksaan terhadap substansi hukum ekononi syariah menjadi ekonomi konvensional, tidak sesuainya antara penyelesaian sengketa dengan pelaksanaan akad dengan penyelesaian perkara lebih mengutamakan prinsip bisnis syariah. Maka berdasarkan teori kewenangan dan aas lex specialist, serta dikuatkan dengan putusan Mahkamah Aagung No. 93/PUU-X/2012. Ditemukan sebuah kesimpulan bahwa perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.