Pembagian Hasil Pembubaran Produk Reksa Dana PT Minna Padi Aset Manajemen

Beberapa produk Reksa Dana yang dikelola oleh PT. Minna Padi Aset
Manajemen (PT. MPAM) harus dibubarkan atas perintah Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) karena melanggar ketentuan yaitu menjanjikan imbalan yang pasti kepada
investornya. Pasca pembubaran tersebut, PT. MPAM memberikan pernyataannya
bahwa PT. MPAM hanya bisa mengembalikan 20% tunai, 30% berbentuk saham, dan
50% hangus. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang apakah
keputusan pembagian hasil pembubaran Reksa Dana yang dilakukan PT. MAPM
tidak bertentangan dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dan upaya hukum apa
yang dapat dilakukan investor terkait pembagian hasil pembubaran dari produk Reksa
Dana tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukumnya meliputi
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh, kemudian
dianalisis secara preskriptif yaitu menganalisis bahan hukum yang ada untuk
diterapkan pada permasalahan yang ada, sehingga dapat memberikan preskripsi
terhadap permasalahan hukum yang ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang seharusnya diterapkan untuk permasalahan di atas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pembagian hasil dari
pembubaran produk Reksa Dana yang dilakukan PT. Minna Padi Aset Manajemen
tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 47 POJK Nomor
23/POJK.04/2016 dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor atas
permasalahan tersebut yaitu dapat dilakukan menggunakan upaya hukum keperdataan
baik secara non-litigasi (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) maupun
litigasi (melalui jalur pengadilan)