KETIDAKTEPATAN PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) YANG PELAKUNYA HANYA SATU ORANG (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Sampang Dalam Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/Pn Spg)

ABSTRAK
Penegakan hukum terhadap kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau disebut dengan Human Trafficking masih terlihat belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh berita di media dimana untuk menjerat pelaku perdagangan manusia ke persidangan sangat sulit karena adanya modus operandi yang pelakunya lebih dari satu orang dan melibatkan instansi/lembaga. Pada umumnya kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dan terencana. Sehingga untuk menjerat pelakunya harus menggunakan analisis ajaran penyertaan.
Pada penelitian ini penulis menganalisis suatu studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Sampang Dalam Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Spg dimana majelis hakim mengadili seorang terdakwa yaitu Rusmiati Binti Ghafur Al Yati dengan menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis akan menganalisis dengan analisis yuridis yaitu dengan menilai fakta-fakta perbuatan dan petunjuk dalam pemeriksaan persidangan yang diuraikan dalam analisis fakta hukum kemudian dimasukkan atau diterapkan ke dalam pembuktian unsur-unsur/kualifikasi dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
Penulis akan fokus pada analisis penerapan ajaran penyertaan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menuntut terdakwa Rusmiati Binti Ghafur Al Yati berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Karena pada prinsipnya, ajaran penyertaan tidak dapat berdiri sendiri artinya pertanggung jawaban hukumnya bergantung pelaku yang satu dengan yang lain.

Kata Kunci: TPPO, Trafficking, Penyertaan, Deelneming