PENERAPAN SANKSI PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN LIAR / ILLEGAL MINING GALIAN TIPE C STUDI PUTUSAN NOMOR 1219 K/PID.SUS/2017

ABSTRAK
Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi tambang jenis batuan berupa pasir besi, yang akhirnya dijadikan masyarakat lokal sebagai salah satu mata pencaharian. Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan perizinan mengakibatkan lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah. Permasalahan dalam skripsi adalah: (1) Apakah sanksi pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap pelaku pertambangan liar/illegal mining galian tipe C ?
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue aproach) dan pendekatan Studi Kasus (Case Approach). sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian ini bahwa Pelaku pertambangan di Kabupaten Lumajang telah melakukan pelanggaran izin pertambangan dimana pelaku pertambangan galian C tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pertambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang tersebut adalah illegal dan dalam kasus Lumajang ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Puluhan milyar yang dilakukan oleh warga negara asing Lam Chong San dalam Putusan NOMOR 1219 K/PID.SUS/2017 yang ditangani oleh Kepolisian lumajang dimana berdasarkan aturan undang-undang korupsi jika terdapat korupsi dengan nilai kerugian diatas satu milyar yang harus menangani adalah KPK. Jadi untuk penerapan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Permberantasan tindak Pidana Korupsi tidak di tegakkan.
Kata kunci: Izin, Korupsi, Pertambangan illegal.