URGENSI RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

ABSTRAK
Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilakukan dengan pemaksaan, ancaman hingga kekerasan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan ataupun hubungan seksual dengan orang lain. Pada dasarnya kekerasan seksual terbagi menjadi dua kategori yaitu kekerasan seksual secara fisik yang mengakibatkan cedera fisik hingga kematian seseorang dan kekerasan seksual secara non fisik yang menyebabkan penderitaan psikis seseorang. Di Indonesia terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur jenis-jenis kekerasan seksual, tetapi belum ada yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang dilakukan dengan non fisik. Penelitian ini mengkaji mengenai signifikansi RUU PKS sebagai peraturan khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual dilihat dari ketidakcukupan aturan hukum terhadap jenis-jenis kekerasan seksual.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang yakni menelaah, mengkaji undang-undang, regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum dan pendekatan konseptual yakni pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Kemudian dianalisa secara deduktif, yaitu menganalisis membandingkan perundang-undangan dengan rancangan undang-undang selanjutnya menarik kesimpulan dari umum ke khusus berdasarkan dengan rumusan masalah dan dikorelasikan dengan teori hukum yang menjadi landasan analisis.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa terdapat ketidakcukupan aturan hukum mengenai jenis-jenis tindak kekerasan seksual menyebabkan semakin banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat di proses secara hukum. Maka RUU PKS dibutuhkan untuk melengkapi kekurangan aturan hukum sebelumnya dan untuk mengakomodir jenis-jenis tindak kekerasan seksual yang belum ada pengaturannya.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, RUU PKS, Ketidakcukupan Aturan Hukum.