Efektivitas Persetujuan Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Tambak Udang di Kecamatan Dungkek dan Kecamatan Batang-Batang)

Budidaya udang menjadi salah satu bidang industri yang semakin diminati masyarakat. Di kabupaten Sumenep budidaya udang semakin banyak dijalani oleh masyarakat, terlebih masyarakat di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Sumenep. Peningkatan industri tambak udang ini berpengaruh terhadap kualitas perairan karena berkaitan dengan pembuangan limbahnya khususnya perairan laut. Pemerintah secara khusus mengatur agar pembuangan limbah dari segala bentuk usaha/kegiatan tidak menimbulkan pencemaran. Hal ini termuat didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai persetujuan lingkungan. pengaturan mengenai persetujuan lingkungan sudah sangat jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada pelaksanaaanya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki perizinan berusaha maupun persetujuan lingkungan. Sehingga perlu dikaji sejauh apa pelaksanaan kebijakan ini di masyarakat.rnMetode yang digunakan adalam yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Data ini kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.rnHasil dari penelitian ini adalah kebijakan persetujuan lingkungan masih belum maksimal diterapkan di kabupaten sumenep khususnya berkaitan dengan usaha tambak udang. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki perizinan berusaha yang menjadi syarat untuk diterbitkannya persetujuan lingkungan. Penegakan hukum berkaitan dengan pelaku usaha yang melanggar pun masih belum bisa efektif diterapkan, sehingga pemerintah daerah perlu lebih tegas untuk menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.