KEDUDUKAN FORCE MAJEURE COVID-19 SEBAGAI ALASAN UNTUK TIDAK MENJALANKAN PRESTASI SESUAI PERJANJIAN

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 merupakan jenis virus baru yang oleh WHO disebut sebagai Global Pandemic memberikan dampak di sektor kehidupan yang begitu besar bagi seluruh negara di dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Dengan berbagai dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 tersebut, pemerintah Indonesia megeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Non-Alam. Keppres tersebut yang menjadi dasar bagi beberapa masyarakat, pelaku usaha, debitur untuk tidak menjalankan prestasinya karena dengan alasan Force Majeure Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aprroach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak bisa serta merta pandemi Covid-19 dapat di klaim sebagai Force Majeure Covid-19, perlu adanya pendekatan 8 (delapan) langkah untuk mempermudah debitur dapat menentukan pandemi Covid-19 sebagai Force Majeure atau tidak. Di dalam sektor Ketengakerjaan, pandemi Covid-19 dapat digunakan untuk mengakhiri perjanjian kerja. Akan tetapi, tidak bisa digunakan untuk mengakhiri perjanjian kerja yang berakibat pada PHK, namun bisa digunakan untuk mengakhiri perjanjian kerja yang berakibat pada pekerja yang dirumahkan.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Force Majeure, Sektor Ketengakerjaan.