CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI INDONESIA MELALUI LEMBAGA NEGARA DILUAR UUD NRI TAHUN 1945

ABSTRAK

Suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara apabila mengalami kerugian terhadap hak konstitusional disebut Constitutional Complaint atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengaduan konstitusional, pelanggaran hak konstitusional tersebut dapat dilakukan oleh lembaga negara dan/atau pejebat publik. pelanggaran hak konstitusional bisa yang telah terdapat bukti kerugian maupun suatu hal yang dirasa akan mencederai hak yang diatur oleh konstitusi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara pendekatan perundang undangan dan studi pustaka data meliputi data primer, sekunder. Yang berhubungan dengan isu hukum terkait.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi diakibatkan keterbatasan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk penanganan constitutional complaint atau pengaduan konstitusional, dengan tidak adanya kewenangan tersebut di Indonesia, banyak perkara constitutional complaint di Indonesia tidak berjalan semestinya, di bandingkan dengan negara yang telah menerapkan pengaduan konstitusional yang kewenangannya sudah berada di Mahkamah Konstitusi telah berjalan semestinya. Oleh karena itu di Indonesia butuh Lembaga Lainnya yang sebetulnya menangani perkara yang berkaitan dengan constitutional complaint untuk mengembalikan hak warga negara yang dirugikan yang disebabkan oleh pejabat publik. Dengan adanya Lembaga Negara yang bisa membantu menyelesaikan perkara constitutional tersebut, maka kerugian yang membuat hak seseorang hilang tersebut diharapkan bisa teratasi.

Kata Kunci : Constitutional Complaint, Hak, Lembaga Negara, dan Ketata Negaraan.